Untuk anda yang ingin mendownload filenya,
berbentuk (.docx)
Silahkan klik link dibawah ini!.
BAB I
PENDAHULUAN
A.
Latarbelakang Masalah
Modernisasi pendidikan merupakan sebuah perkembangan pendidikan
yang bisa menyesuaikan laju zaman. Perkembangan itu dapat dilihat dari berbagai
aspek seperti kondisi negaranya , kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan
pendidikan, pengembangan pendidikan di negara tersebut dan lainnya.
Begitu juga perkembangan pendidikan
di Mesir. Perubahan-perubahan di negara Mesir mampu mengubah pendidikan menjadi
lebih baik dan berkembang pesat.
Oleh karena itu dalam makalah ini
akan membahas mengenai potret pendidikan di Mesir.
B.
Rumusan Masalah
Dari latarbelakang masalah yang ada, maka berikut rumusan masalah
yang akan dibahas dalam makalah ini, antara lain :
1.
Bagaimana potret system pemerintahan di Mesir ?
2.
Bagaimana kondisi demografi dan potensi income negara di Mesir ?
3.
Bagaimana filsafat pendidikan dan orientasi pendidikan di Mesir ?
4.
Bagaimana kebijakan di bidang pendidikan agama di Mesir ?
5.
Bagaimana kebijakan di bidang manajemen pendidikan formal di Mesir
?
6.
Bagaimana dinamika dalam pengembangan kurikulum di Mesir ?
7.
Bagaimana pengembangan
pendidik dan tenaga kependidikan di Mesir ?
8.
Bagaimana pembiayaan pendidikan di Mesir ?
BAB II
PEMBAHASAN
1.
Potret Sistem Pemerintahan
Sistem pemerintahan yang bersifat
desentralisasi semenjak tahun 1979, telah memperbesar kekuasaan gubernur
sebagai wakil presiden di daerah, dan ini telah mendorong keterlibatan
masyarakat lebih besar dalam pembuatan keputusan yang berkaitan dengan priorits
sosio ekonomi masyarakat lapisan bawah.
Republik arab mesir mempunyai Dewan
Perwakilan Rakyat yang terdiri dari 458 anggota terpilih, 10 orang diantaranya
ditunjuk oleh Presiden. Kira-kira 50% anggota DPR Mesir yang terpilih berasal
dari rakyat tani dan buruh. Mesir juga mempunyai ”dewan konsultatif ” dan
sebuah badan yang diikenal dengan “Dewan Khusus Nasional” (National
Specialized Councils) yang berfungsi membantu Presiden. Mesir dibagi dalam
26 “governorat” yang masing-masingnya dikepalai oleh seorang gubernur yang
diangkat oleh Presiden. Menurut Undang-undang No. 43 Tahun 1979, governorat
mempunyai fungsi administratif yang penting dalam bidang pendidikan, kesehatan,
perumahan, pertanian, irigasi, transformasi dan lain-lain.[1]
2.
Kondisi Demografi dan Potensi Income Negara
Luas wilayah negara Mesir adalah
1.315.498 KM persegi dengan posisi yang sangat
strategis. Mesir terletak diperbatasan antara dua benua Asia dan benua Afrika,
serta menjadi pintu masuk bagi kedua benua tersebut. Mayoritas wilayah Mesir
terletak di benua Afrika dan sebagian kecilnya terletak di benua Asia, yaitu
wilayah Sinai yang dalamnya terdapat Gunung Tursina, tempat Nabi Musa a.s.
menerima wahyu.
Di sebelah utara Mesir terdapat laut
Meditarinian (Laut Tengah) dan di sebelah timur terdapat Laut Merah. Kedua laut
ini dipertemukan dengan Terusan Zuez . di sebelah barat, Mesir berbatasan
dengan Libya, di sebelah selatan berbatasan dengan Sudan, dan di sebelah timur
berbatasan dengan Palestina dan Israel.[2]
Topografi daerah Mesir berbentuk
padang pasir dii bagian barat dan timur serta lembah sungai Nil dan deltanya.
Padang pasir barat yang mencakup 68% daratan Mesir merupakan daerah tanah
tandus kering, yang ditutupi oleh dataran pasir yang sangat luas, bukit-bukit
pasir yang berpindah-pindah karena anginn, dan lembah-lembah dalam yang luas.
Sebagian lembah-lembah itu ialah Lembah Qattara, Siwa, dan Faium berada dibawah
permukaan laut.
Padang pasir timur, yang juga
dikenal dengan nama Padang Pasir Arab, merupakan dataran tinggi atau plato yang
terbagi-bagi atas lembah-lembah dalam, mencakup 22 % dataran Mesir.
Daerah-daerah yang didiami penduduk terutama daerah lembah dan delta Nil, yang
luasnya hanya 4% dari luas daratan. Selain lembah dan delta Nil, daerah yang
didiami penduduk ialah daerah sepanjang Terusan Suez dan pantai Laut Merah,
Laut Mediteranian, dan teluk Aqaba.[3]
Seperti yang dilansir dalam media, Mesir
merupakan negara Arab
paling banyak penduduknya sekitar 74 juta orang. Hampir seluruh populasi
terpusat di sepanjang Sungai Nil,
terutama Iskandariyah dan
Kairo, dan sepanjang Delta Nil dan dekat Terusan
Suez. Hampir 90% dari populasinya adalah pemeluk Islam dan sisanya Kristen (terutama denominasi Coptic).
Penduduk Mesir hampir homogenous. Pengaruh Mediterania (seperti Arab dan Italia) dan Arab muncul di utara, dan ada
beberapa penduduk asli hitam di selatan. Banyak teori telah diusulkan mengenai
asal usul orang Mesir, namun tidak ada yang konklusif, dan yang paling banyak
diterima adalah masyarakat Mesir merupakan campuran dari orang Afrika Timur dan
Asiatik yang pindah ke lembah Nil setelah zaman es. Orang Mesir menggunakan bahasa dari keluarga Afro-Asiatik (sebelumnya dikenal sebagai Hamito-semitic).[4]
Tanah para Fir’aun dan piramid
merupakan sebutan yang tepat bagi Mesir. Itulah sebabnya Mesir menjadi salah
satu kota kunjungan pariwisata terbesar
di wilayah Arab selain Makkah yang ramai karena kunjungan jamaah hajnya.
Disamping memiliki potensi periwisata,
Mesir juga tergolong negara Arab yang subur. Tidak seperti gambaran negara
Timur Tengah pada umumnya, yakni penuh padang pasir dan sahara, Sungai Nil yang
mengalir sepanjang jalur Mesir menyuburkan tanah pertanian, seolah menylap
gurun yang gersang menjadi padang rumput yang hijau. Diantara hasil
pertaniannya adalah kurma dan gandum. Bahkan, kurma itu dibudidayakan untuk
ekspor ke luar negeri., yang meningkat konsumsinyatiap menjelang Ramadhan.
Letak geografisnya cukup kondusif
bagi jalur perdagangan diantara negara-negara di Timur Tengah. Meskipun tidak
sebesar Arab Saudi dalam hal sumber minyak, Mesir termasuk pengekspor minyak
dalam jumlah besar ke Eropa.[5]
3.
Filsafat Pendidikan dan Orientasi Pendidikan
Sejak masa pemerintahan dinasti
Fatimiyah, Mesir khususnya Kairo telah menjadi pusat intelektual Muslim dan
kegiatan ilmiah lainnya. Kecenderungan para khalifah Fatimiyah untuk
mengembangkan ilmu pengetahuan terlihat dari zaman Al-Muiz. Usaha yang mereka
lakuakan adalah menyebarkan pada da’i untuk melakukan dakwah yang disampaikan
dengan tujuan untuk menyampaikan dokrin agama dan menghimbau rakyat untuk
berpendidikan tinggi.
Keterbukaan pada pemikiran filsafat
Yunani membawa pencapaian ilmiah yang tertinggi di bawah pemerintahan dinasti
Fatimiyah. Mereka mengembangkan sebuah risalat yaitu Risalat Ikhwanus Safa,
yang bertujuan untuk memperlihatkan bagaimana cara memperoleh kebahagiaan di
dunia dan masa yang akan datang.
Pada masa khalifah Al-Aziz semangat
intelektual dan pengembangan kualitas pemikiran, orang Mesir mampu mengungguli
negara lainnya. Al-Aziz mencoba merubah fungsi masjid Al-Azhar yang dibangun
oleh Jauhar menjadi sebuah Universitas pertama di Mesir, yang merupakan waqaf
dari Al-Aziz sendiri.[6]
Awalnya lembaga pendidikan Al-Azhar
adalah pusat penyebaran paham Syiah. Namun, sejak Shalahuddin Al-Ayyubi
berkuasa di Mesir pada tahun 1771 M, Kurikulum pendidikan Al-Azhar pun diubah
dari paham Syiah menjadi paham Sunni.[7]
Selain Al-Azhar, di Mesir terdapat
beberapa Univarsitas lain yaitu University of Cairo (1948), Alexandria
University (1942), Ein al-Syams University (1950), Assuit
University (1958) dan lainnya.
Seiring dengan medernisasi pendidikan terus dilakukan oleh
Mesir. Berbagai peraturan dan perundang-undangan dibuat untuk mengintegrasikan
jenis dan sistem persekolahan yang semula otonom menjadi sistem pendidikan
nasional. Menurut perundang-undangan Mesir, sistem persekolahan mengikuti pola
6-3-3-4 tahun, yakni 6 tahun disekolah dasar, 3 tahun disekolah persiapan, 3
tahun sekolah menegah dan 4 tahun di Universitas. Usia wajib belajar berlaku
pada penddikan dasar 6 tahun, dari usia 6 sampai 12 tahun. Sekoalh persiapan
atau Preparatori Stage yang berlangsung selama 3 tahun dan merupakan sekolh
umum dilaksanakan tanpa adanya penjurusan. Sementara itu, sekolah menengah atau
General condary Stage merupakan sekolah umum untuk persiapan ke
perguruan tinggi. [8]
4.
Kebijakan Dibidang Pendidikan Agama
Muhammad Abduh tercatat sebagai
pembaharu pendidikan di Mesir, terutama untuk skop lembaga pendidikan
tradisional dan keagamaan, yakni Al-Ahzar. Menurut Abduh, pembaharuan
pendidikan di Al-Azhar akan mem pengaruhi Dunia Islam, mengingat Al-Ahzar
merupakan Universitas Islam internasinal
yang bukan saja dikunjungi para pelajar muslim dari seluruh dunia, yang ketika
mereka kembali ke negara asal membawa ide pembaharuan. Berpijak dari pola pikir
demikian, Abduh menghendaki dimasukkannnya beberapa disiplin ilmu modern (al-ulumul
al-aqliyah) dalam kurikulum Al-Azhar, seperti fisika, ilmu pasti, filsafat,
sosiologi, dan sejarah. Begitu pula sebaliknya, ia menghendaki dimasukkannya
pendidikan agama yang lebih intensif. Sepertinya, Abduh berupaya
mengintegrasikan ilmu modern dengan agama. Dengan masuknya ilmu aodern di
Al-Azhar, lalu memperkuat agama di sekolah-sekolah pemerintah, menurut Abduh,
dikotomi ilmu dan jurang pemisah antara ulama dan ilmuwan modern
dapat diperkecil.[9]
5.
Kebijakan Dibidang Manajemen Pendidikan Formal.
Kementrian Pendidikan bertanggung
jawab atas segala sesuatu untuk menjamin terselengaranya operasional sekolah
dengan efisien, mulai dari pendidikan presekolah sampai pendidikan tinggi.
Kementrian Pendidikan disusun dengan organisasi pengelolaan
pendidikan sebagai berikut :
1)
Kantor
Dupeti Mentri . Bagian ini menyupervisi :
·
Hubungan
kebudayaan dengan pihak luar
·
Perencanaan
pendidikan dan tindak lanjutnya
·
Hubungan
masyarakat
·
Statistik
·
Masalahmasalah
direktorat
·
Koordinasi
tugas-tugas supervisi
2)
Bagian
Perkantoran Menteri. Tugasnya antara lain :
·
Penghubung
dengan Dewan Perwakilan Rakyat
·
Pusat
teknik
·
Kentor
keamanan
·
Sekretarian
umun dewan-dewan tertinggi negara
·
Seksi
kesekretariatan
3)
Bagian
Pendidikan Dasar. Kantor ini bertugas :
·
Mengawasi
pendidikan dasar
·
Persiapan
guru
·
Pendidikan
bagi orang dewasa
·
Literasi
4)
Bagian
Pendidikan Persiapan dan Pendidikan Menengah. Bertanggung jawab atas :
·
Pengawasan
kedua sektor pendidikan persiapan dan pendidikan menengah
·
Koordinasi
administrasi
5)
Bagian
Pendidikan Teknik. Kantor ini bertanggung jawab :
·
Mengawasi
pendidikan industri
·
Mengawasi
pendidikan perdagangan
·
Mengawasi
peralatan teknik
·
Mengawasi
koordinasi administrasi
6)
Bagian
Pelayanan Pendidikan. Bagian ini bertanggung jawab :
·
Mengawasi
akadeni-akademi militer
·
Mengawasi
pendidikan jasmani
·
Mengawasi
pendidikan sosial
·
Mengawasi
hubungan keluar
·
Mengawasi
ujian
·
Mengawasi
koordinasi administrasi
7)
Bagian
Pelayanan Umum. Kantor ini bertanggung jawab :
·
Mengawasi
metode pendidikan
·
Mengawasi
makanan
·
Mengawasi
soal-soal hukum
·
Mengawasi
masalah-masalah kantor
8)
Bagian
pengembangan Administrasi. Kantor ini bertugas :
·
Mengawasi
organisasi
·
Mengawasi
pelatihan
·
Mengawasi
personalia
9)
Bagian
administrasi dan soasoal keuangan
Mentri
bersidang dalam waktu-waktu tertentu dengan dewan-dewan yang berada dibawah
kesekekretariatan da sejumlah dewan-dewan lain. Mentri juga memimpin sidang
Dewan Tertinggi Universitas yang bertanggung jawab atas perencanaan dan
pembuatan kebijakan.[10]
6.
Dinamika dalam Pengembangan Kurikulum
Sejarahnya, Muhammad Ali Pasya seorang
keturunan Turki yang merupakan peletak dasar pendidikan modern di Mesir. Ia
mempunyai pandangan bahwa Mesir dapat menjadi negara maju apabila mampu
mengadopsi dan memasukkan sistem dan kurikulum pendidikan Barat.[11]
Di Mesir, garis besar kurikulum ditentukan
oleh sebuah tim. Tim kurikulum ini dterdiri dari konsultan, superversior, para
ahli, para profesor pendidikan, dan guru-guru yang berpengalaman. Adapun Pusat
Pendidikan Nasional bertanggung jawab mengumpulkan informasi mengenai materi
pengajaran berdasarkan kurikulum dan implementasinya di lapangan.
Pemerintah Mesir sangat gigih
mendorong lebih banyak pengajaran bahasa asing terutama bahasa inggris dengan
visi pendidikan global.Bahasa asing di ajarkan pada sekolah menengah dan kadang-kadang juga mulai
diajarkan pada sekolah-sekolah dasar swasta. Pelajaran bahasa asing merupakan
keharusan di sekolah, dan bahasa Inggris, Prancis dan Jerman merupakan tiga
bahasa asing yang banyak di pilih.
Pada mumnya, sekolah dan
masing-masing guru mempunyai kebebasan yang agak luas dalam memilih materi
pelajaran.[12]
7.
Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Pendidikan
Dalam salah satu pemberitaan media menyebutkan, Kamaruddin
(Dirjen Pendidikan Islam) mengatakan, bahwa kerjasama dengan negeri
Piramid itu akan dijalin. Namun, Kamaruddin mengaku prihatin dengan
kondisi politik di sana. Di samping itu, mengambil program doktor
di Mesir juga tidak mudah, bagi dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI)
yang kebetulan S2 nya tidak di negara-negara Arab.[13]
Sistem pendidikan Mesir mengalami
benyak kelemahan, di antaranya, kekurangan guru yang memenuhi kualifikasi,
program-program yang tidak mencukupi jumlahnya, tingginya tingkat putus sekolah
(dropouts), gedung-gedung sekolah yang tidak cukup jumlahnya , dan rasio
murid-murid yang masih tinggi. Disamping itu, pengangguran cenderung meningkat
yang dialami oleh lulusan pendidikan menengah dan perguruan tinggi.
Upaya negera Mesir untuk memperoleh
manfaat kemajuan teknologi dunia sering menjadi berantakan karena masih
banyaknya rakyat yang buta huruf. Masalah ini mengandung bnyak dimensi, antar
lain, sumber daya, gedung, bantuan untuk guru-guru, kurikulum dan sebagainya.
Pendidikan juga menghadapi kenyataan
bahwa guru tak lebih menyampaikan informasi, dan murid sebagai penerima informasi
yang pasif. Seharusnya murid, siswa, dan
mahasiswa dikembangkan menjadi pribadi-pribadi yang positif, mandiri yang mampu
berpikir kreatif dan efektif.[14]
8.
Pembiayaan Pendidikan
Peningkatan jumlah guru dan sekolah,
perbaikan peralatan dan kenaikan harga (termasuk kenaikan gaji) telah
menyebabkan kenaikan belanja pendidikan. 23 juta pound mesir (US$77 juta) yang
dianggarkan pada tahun 1952 naik menjadi E126 juta pound (US$420 juta) tahun
1969. Pada periode yang sama investasi masyarakat pada pendidikan meningkat
dari E2,5 juta pound (US$8,4 juta) menjadi E33,3 juta pound (US$111,2 juta).
Sesudah tahun 1970, alokasi dana untuk pendidikan mulai meningkat dengan jumlah
yang lebih besar dibandingkan alokasi sebelumnya.
Mesir menerima bantuan dari Bank
Dunia, UNICEF, UNESCO dan negara-negara sahabat seperti Amerika Serikat,
German, Kerajaan Inggris (UK) dan negara-negara Arab. Walaupun jumlah bantuan
itu cukup itu cukup besar, namun masih banyak lagi yang harus dicapai dalam
bidang pendidikan, terutama dalam meningkatkan efisiensi manajemen dan belanja
pendidikan.
Sistem pendidikan saat ini
mempertimbangkan sekolah persiapan (sekolah menengah pertama) sebagai jenjang
terakhir untuk wajib belajar. Ini berarti peningkatan biaya. Gaji guru-guru
pada semua level pendidikan telah naik begitu besar antara tahun 1981 dan 1988
dibandingkan kenaikan sebelumnya.[15]
Sejak perluasan bebas wajib belajar hukum
pada tahun 1981 maka diadakan peraturan baru yang isinya kurang lebih yaitu
bebas biaya wajib belajar bagi sekolah persiapan atau sekolah dasar. Sedangkan
untuk perguruan tinggi atau pasca pendidikan sekunder negeri, hanya membayar
biaya pendaftaran saja.
Perguruan tinggi swasta di mesir
juga menerima dana negara dan tidak hanya tergantung pada sumber daya mereka
yaitu dari yayasan dan masyarakat. Namun uang sekolah dan biaya lain-lain untuk
pendidikan relatif mahal jika dibandingkan dengan sekolah negeri, yaitu mulai
dari $ 2000.
Perguruan tinggi swasta di mesir
juga mnerima dana negara dan tidak hanya tergantung pada sumber daya mereka
yaitu dari yayasan dan masyarakat. Namun uang sekolah dan biaya lain-lain untuk
pendidikan relatif mahal jika dibandingkan dengan sekolah negeri, yaitu mulai
dari $ 11.000 per semester.[16]
BAB III
PENUTUP
Dari pembahasan pada bab II
kami menyimpulkan bahwa pendidikan di Mesir mengalami perkembangan yang signifikan.
Pemerintahan yang tertata rapi yang memiliki potensi besar mengembangkan
pendidikan, letak Mesir yang strategis, berada di antara benua Asia dan benua Afrika
yang menjadi pintu masuk bagi kedua benua tersebut. Income negara yang diterima
dari para wisatawan, hasil pertanian, dan hasil minyak bumi, serta kebijakan
–kebijakan yang diterapkan di Mesir, mampu memberikan perubahan yang besar
khususnya perkembangan dibidang pendidikan.
DAFTAR PUSTAKA
Al-Katani,
Abdul Hayyie. 2009. Studi in Islamic
Countries: Panduan Lengkap Kuliah di Negara-negara Islam. Jakarta: Gema
Insani.
Assegaf,
Abdur Rahman. 2003. Internasionalisasi Pendidikan. Jakarta: Gama Media.
Syah
Nur, Agustiar. 2001. Perbandingan Sistem 15 Negara. Bandung:
Lubuk Agung.
Maunah,
Binti. 2011. Perbandingan Pendidikan
Islam. Yogyakarta: Teras.
http://id.wikipedia.org/wiki/Mesir , (diakses pada tanggal 08 Maret
2015, pukul 12:27 WIB)
http://www.kemenag.go.id/index.php?a=berita&id=242678, (diakses pada tanggal 08 Maret 2015, pukul 12:00 WIB)
[1] Agustiar Syah Nur, Perbandingan Sistem
Pendidikan 15 Negara, Ed. I (Bandung : Lubuk Agung, 2001), hlm. 227
[2] Abdul Hayyie al-Katani, Studi in Islamic Countries: Panduan Lengkap Kuliah di Negara-negara
Islam, Cet. I (Jakarta:
Gema Insani, 2009), hlm. 21.
[3] Agustiar Syah Nur, Op.Cit., h. 225-226
[4] http://id.wikipedia.org/wiki/Mesir , diakses
pada tanggal 08 Maret 2015, pukul 12:27 WIB.
[5] Abd. Rahman Assegaf, INTERNASIONALISASI
PENDIDIKAN Sketsa Perbandingan Pendidikan di Negara-Nega Islam dan Barat (Jakarta: Gama Media, 2003),
hlm.45.
[6] Binti Maunah, Perbandingan Pendidikan Islam, Cet. I (Yogyakarta: Teras, 2011),
hlm. 87.
[7] Abdul Hayyie al-Katani, Op.Cit., h. 25
[8] Abd. Rahman Assegaf , Op.Cit., h.62-63.
[9] Ibid,. h. 60-61.
[10] Agustiar Syah
Nur, Op.Cit., h. 232-233.
[11] Binti Maunah, Op.Cit.,
h. 88.
[12] Agustiar Syah
Nur, Op.Cit., h. 235-236
[13] http://www.kemenag.go.id/index.php?a=berita&id=242678, di akses pada tanggal
08 Maret 2015, pukul 12:00 WIB
[14] Ibid,
h. 237-238
[15] Ibid,
h. 233-234
[16] Binti Maunah, Op.cit,
h. 90-91
Post a Comment